Indonesia ingin jadi rumah batik dunia

JAKARTA - Staf Ahli Menteri Perindustrian Doddy Soepardi mengatakan, Indonesia bertekad menjadi rumah batik dunia setelah mendapat pengakuan dari UNESCO bahwa batik adalah warisan budaya tak benda milik negeri ini.

"Sebagai tindak lanjut dari pengakuan UNESCO itu, kami terus melakukan kegiatan untuk mengembangkan batik," kata Doddy yang juga Dewan Pembina Yayasan Batik Indonesia (YBI) kepada ANTARA, di Jakarta, Ahad (7/8).

Ia mengatakan, dalam dua tahun terakhir Indonesia giat melakukan promosi batik di dalam dan luar negeri, terutama melalui pameran, di antaranya pameran batik warisan budaya di plasa Kementerian Perindustrian, yang omzetnya mencapai Rp 1,7 miliar, dalam empat hari.

"Selain pameran, pada 28 September sampai 2 Oktober 2011, kami berencana melakukan 'World Batik Summit', di Jakarta, yang akan dihadiri oleh sekitar 750 - 800 orang peserta dari dalam dan luar negeri," katanya.

Doddy mengemukakan, 'World Batik Summit' (WBS) akan mengambil tema "Indonesia Global Home Batik." Artinya, kata dia, siapa saja di dunia boleh punya batik, tapi rumahnya hanya ada di Indonesia.

"Kami bertekad Indonesia menjadi rumah batik dunia," ujar Doddy yang juga Ketua WBS yang akan diselenggarakan di Balai Sidang, Jakarta itu.

Ia menjelaskan, WBS akan berisi acara seminar, pameran, peragaan busana batik dari Indonesia, Thailand, Jepang dan Shanghai (China), serta kunjungan ke sentra produksi dan museum batik, terutama di Jakarta dan sekitarnya. "Pada akhir acara WBS akan ada deklarasi bahwa Indonesia adalah rumah batik dunia," katanya.

Doddy berharap, berbagai kegiatan yang dilakukan mampu mempertahankan batik sebagai warisan budaya Indonesia, kemudian mendorong peningkatan kualitas batik nasional, meningkatkan pendapatan perajin, dan memperluas pasar batik Indonesia.

Berdasarkan data Kemenperin, pada 2010 nilai produksi batik nasional naik 13 persen menjadi Rp 732,67 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 648,94 miliar. Menperin MS Hidayat bahkan menargetkan produksi batik bisa menembus Rp 1 triliun.

6:11 PM | 0 komentar | Read More

Jakarta Paksa Warga Jadi Mesin Uang

JAKARTA- Pembangunan kota di Indonesia lebih identik dengan modernisasi fisik. Modernisasi tersebut terlihat minim aspek kultural dalam perencanaannya. Pembangunan kota lebih identik dengan modernisasi fisik dan ekonomi. Ketua Akademi Jakarta sekaligus Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Taufik Abdullah mengatakan, DKI Jakarta adalah contoh ekstrem bagaimana sebuah kota yang tadinya dirancang menjadi modern justru malah memiliki wajah hutan beton komersial dengan jumlah penduduk besar. Jakarta bukanlah menjadi tempat impian akan hunian yang nyaman.

Menurut Taufik, kreativitas kultural dihadapkan pada sebuah tuntutan komersial belaka sehingga penduduk hanya bisa mengidentifikasikan dirinya sebagai makhluk ekonomi bukan makhluk budaya. Dibelahan dunia lain, sejumlah kota modern justru memperlihatkan wajah kulturalnya dan memberi ruang bagi ekspresi kultural yang kemudian menjadi identitas kota. “Kota-kota seperti ini menempatkan keperluan komersial dan kultural sebagai dua hal yang sinergis,” kata Taufik dalam rilis LIPI yang diterima Tribunnews.com, Rabu (27/07/2011).

Sementara itu,Prof. A.D. Pirous dari Akademi Jakarta menuturkan bahwa Jakarta adalah kota yang semakin menunjukkan keberpihakannya pada sektor swasta daripada pelayanan kepada warga. Seharusnya, Jakarta merupakan kota yang berpihak kepada warganya dengan mencerminkan pelayanan publik melalui penataan ruang. “Pelayanan publik yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas yang mempermudah warga untuk melakukan interaksi sosial di ruang publik,” jelasnya.

Pirous mengatakan masa orde baru telah membuat sebuah kultur baru yaitu teknokrasi ekonomi. Pembangunan infrastruktur kota dilakukan demi tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan alih-alih kestabilan politik. Warga kota hanya menilai jati dirinya karena berkontribusi secara ekonomi. Cara pandang seperti ini menggeser sebuah kota dari konsep hunian yang melayani warga menjadi “mesin penghasil uang”.

Krisis identitas budaya, kata Pirous, mengemuka menjadi bagian problema sehari-hari sehingga sulit bagi penduduk Jakarta mengembangkan budayanya sendiri.

“Malahan terhambat jurang pemisahan kelas antara orang yang mampu membeli dengan orang yang tidak mampu membeli dalam mendapatkan pelayanan sosial yang asasi,” ungkapnya.

Oleh Ferdinand Waskita

3:38 PM | 0 komentar | Read More